tpptanjungsari_gunungkidul

Kalurahan merupakan satuan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, istilah desa dikenal dengan sebutan “kalurahan” yang dipimpin oleh seorang lurah dan didukung oleh perangkat kalurahan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sebagai ujung tombak pemerintahan, kalurahan memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal. Melalui berbagai program dan kegiatan, kalurahan diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.

Dalam beberapa tahun terakhir, peran kalurahan semakin strategis dengan adanya pengelolaan dana desa dan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Kalurahan tidak hanya menjadi pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga motor penggerak pembangunan berbasis potensi lokal. Berbagai inovasi dilakukan, seperti pengembangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), program ketahanan pangan, penguatan UMKM, serta digitalisasi pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan kalurahan. Melalui musyawarah kalurahan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan wilayah. Semangat gotong royong dan kebersamaan yang masih terjaga di masyarakat menjadi modal sosial penting dalam mendukung kemajuan kalurahan.

Selain itu, kalurahan juga berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Di tengah perkembangan zaman, kalurahan tetap menjadi pusat kehidupan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat, kebersamaan, dan budaya lokal sebagai identitas daerah.

Dengan sinergi antara pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, pendamping desa, dan masyarakat, kalurahan diharapkan mampu terus berkembang menjadi wilayah yang maju, mandiri, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Tim Pendamping Profesional (TPP) mengikuti kegiatan apel pagi rutin di Kantor Kapanewon Tanjungsari pada Senin, 11 Mei 2026. Kegiatan apel pagi tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sebagai bentuk koordinasi, disiplin, dan penguatan sinergi antar unsur di lingkungan Kapanewon Tanjungsari.

Tim Pendamping Profesional (TPP) bersama Tim Kapanewon Tanjungsari melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program ketahanan pangan pada Rabu, 6 Mei 2026 mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai di Kalurahan Banjarejo dan Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari.

Kegiatan monev dipimpin oleh Panewu Kapanewon Tanjungsari, Sri Intyastuti, bersama Plt Jawatan Kemakmuran Ngatija. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Tim Pendamping Profesional (TPP) Yunus Wibowo dan Suprapti beserta para staf Kapanewon Tanjungsari.

Monitoring dan evaluasi dilakukan guna melihat perkembangan pelaksanaan program ketahanan pangan di tingkat kalurahan, sekaligus memastikan kegiatan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku. Tim melakukan peninjauan lapangan, pengecekan administrasi kegiatan, serta berdiskusi dengan pengelola kegiatan terkait perkembangan dan kendala yang dihadapi di lapangan.

Dalam kegiatan tersebut, Panewu Kapanewon Tanjungsari menyampaikan agar program ketahanan pangan dapat dikelola secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kalurahan. Selain itu, koordinasi dan pelaporan kegiatan juga diharapkan terus ditingkatkan guna mendukung keberhasilan program.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini diharapkan pelaksanaan program ketahanan pangan di Kalurahan Banjarejo dan Kemadang dapat berjalan lebih baik, berkelanjutan, serta mampu mendukung penguatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Tim Pendamping Profesional (TPP) Kapanewon Tanjungsari memfasilitasi kegiatan penginputan dan verifikasi data BUMDes se-Kapanewon Tanjungsari pada Minggu, 4 Mei 2026, bertempat di Kantor Kapanewon Tanjungsari.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan seluruh data pemeringkatan BUMDes terinput dengan baik serta sesuai dengan kondisi riil di lapangan sebelum batas akhir pengumpulan data pada 10 Mei 2026. Proses verifikasi dilakukan bersama pengelola BUMDes, pendamping desa, dan pihak terkait guna memastikan kelengkapan serta keakuratan data yang menjadi bagian dari penilaian pemeringkatan.

Dalam kegiatan tersebut, TPP Tanjungsari memberikan pendampingan teknis terkait proses penginputan data, pengecekan dokumen pendukung, serta penyesuaian data pada instrumen pemeringkatan BUMDes. Pendampingan ini bertujuan agar seluruh BUMDes dapat memenuhi ketentuan administrasi dan indikator penilaian secara tepat dan lengkap.

Kegiatan berlangsung lancar dan mendapat antusias dari peserta. Melalui fasilitasi ini diharapkan proses pemeringkatan BUMDes di wilayah Kapanewon Tanjungsari dapat berjalan optimal, tepat waktu, dan menghasilkan data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.