tpptanjungsari_gunungkidul

Gunungkidul, 23 Juni 2026 – Dalam upaya memperkuat peran pendampingan di tingkat kalurahan, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Gunungkidul mengikuti kegiatan Pembekalan Pendampingan Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan di Omah Coklat, Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk, dan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY bersama DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul, serta didukung oleh TAPM Provinsi dan Kabupaten Gunungkidul.

Kegiatan pembekalan ini menjadi ruang penguatan kapasitas bagi para pendamping agar semakin siap dalam mendampingi kalurahan, khususnya dalam pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis Dana Keistimewaan (Danais) serta Reformasi Kalurahan.

Dalam pemaparan yang disampaikan, DPMKKPS DIY menjelaskan bahwa Program Reformasi Kalurahan direncanakan akan berakhir pada 1 Oktober 2027. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan masukan dari kalurahan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan arah keberlanjutan program ke depan. Selain itu, TPP juga akan diperkuat dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) Keistimewaan sebagai dasar legalitas pelaksanaan tugas pendampingan.

Pemerintah Daerah DIY juga terus melakukan penguatan program melalui peningkatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kalurahan. Jika sebelumnya berada di angka Rp100 juta per kalurahan, maka saat ini meningkat menjadi Rp120 juta, dan direncanakan akan kembali naik menjadi Rp130 juta pada tahun 2027 sesuai dengan kebijakan Dana Keistimewaan dari pemerintah pusat.

Selain BKK, juga dibahas rencana penguatan skema pendanaan Danais yang diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan kalurahan secara lebih luas. Skema ini diharapkan menjadi alternatif penguatan pembangunan, terutama di tengah adanya penyesuaian alokasi Dana Desa. Usulan pendanaan sekitar Rp500 juta per kalurahan diharapkan dapat memperkuat layanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta mendukung pelestarian lingkungan di tingkat kalurahan.

Mulai Juli 2026, pemerintah juga akan melakukan redesign alokasi program berbasis potensi wilayah dengan pendekatan geotagging. Untuk mendukung hal tersebut, akan disiapkan instrumen pemetaan potensi kalurahan yang lebih terstruktur. Dalam implementasinya, TPP memiliki peran penting dalam pembaruan data potensi, pendampingan Prodeskel dan Simkal, penyelarasan program BKK dengan kondisi wilayah, hingga verifikasi kegiatan pengadaan barang dan jasa di kalurahan.

Pada tahap monitoring dan evaluasi, TPP akan bersinergi dengan Bamuskal dalam melakukan peninjauan terhadap 105 rencana aksi Reformasi Kalurahan yang telah disusun. Hasil evaluasi ini akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan keberlanjutan program. Selain itu, peningkatan skor Indeks Desa menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan, disertai penguatan peran BUMKal sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui optimalisasi unit usaha kalurahan.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Ahli Kabupaten Gunungkidul juga menyampaikan harapan agar program Reformasi Kalurahan dapat terus berlanjut dengan dukungan penguatan BKK. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat layanan dasar, pengembangan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Selain itu, diperlukan juga dukungan sarana pendampingan seperti Simkal, peningkatan kapasitas TPP secara berkelanjutan, serta percepatan pemutakhiran data Indeks Desa yang saat ini telah mencakup 99 kalurahan di Gunungkidul. Disampaikan pula bahwa penyaluran Dana Desa Tahap II telah berjalan di 143 kalurahan.

Sementara itu, TAPM Provinsi DIY menyoroti pentingnya evaluasi pelaksanaan Danais di tingkat kalurahan. Masih terdapat beberapa kalurahan yang mengalami kendala dalam proses pengajuan maupun pelaksanaan, sehingga diperlukan penyederhanaan dan pendampingan yang lebih intensif. TAPM juga mendorong pelaksanaan bimbingan teknis secara tatap muka agar transfer pengetahuan lebih efektif, serta mengusulkan adanya dukungan identitas kerja berupa seragam bagi TPP Danais.

Melalui kegiatan pembekalan ini, diharapkan TPP Kabupaten Gunungkidul semakin siap dan adaptif dalam menjalankan peran strategisnya. Tidak hanya sebagai pendamping administrasi, tetapi juga sebagai penggerak yang mendorong kalurahan menuju pembangunan yang lebih maju, mandiri, berkelanjutan, serta selaras dengan nilai-nilai keistimewaan DIY yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan semangat gotong royong.