tpptanjungsari_gunungkidul

Yogyakarta — Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kapanewon Tanjungsari turut ambil bagian dalam Forum Komunikasi TPP DIY yang digelar oleh DPMKKPS DIY pada Senin,30/03/2026 di Hotel Chantya Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan penggunaan Dana Keistimewaan (Danais) dan Dana Desa Tahun 2026 agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Forum yang diikuti oleh TPP Kabupaten Gunungkidul dan Bantul serta perwakilan kalurahan ini dilaksanakan dalam dua sesi. Sesi pertama pada 30 Maret 2026 diikuti oleh wilayah Gunungkidul dan Bantul, sementara sesi kedua pada 31 Maret 2026 diikuti oleh kabupaten lainnya di DIY.

Dalam sambutannya, Paniradyo DIY menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan kalurahan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Sinergi antara berbagai sumber pendanaan, termasuk Danais dan Dana Desa, dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat lokal.

Pada sesi paparan, narasumber menyampaikan kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan yang difokuskan pada penguatan kelembagaan. Sementara itu, Koordinator Provinsi DIY memaparkan arah kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang diarahkan pada pencapaian prioritas nasional.

Koordinator Kabupaten Gunungkidul mengungkapkan bahwa hingga akhir Maret 2026, sebanyak 82 kalurahan telah menyalurkan bantuan tahap I. Dari total 144 kalurahan, seluruhnya telah menganggarkan enam prioritas nasional. Sebanyak 39 kalurahan juga telah siap menyalurkan bantuan tahap II, dengan target penyelesaian seluruhnya pada 31 Maret 2026. Selain itu, TPP juga berperan aktif dalam proses perencanaan Dana Keistimewaan Tahun 2026.

Sementara itu, perwakilan dari Kabupaten Bantul menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa Tahun 2026 di wilayahnya lebih difokuskan pada sektor kesehatan. Khusus di Kapanewon Pandak, alokasi terbesar diarahkan pada ketahanan pangan. Ia juga menegaskan bahwa penggunaan Danais mencakup enam kegiatan prioritas dan tidak tumpang tindih dengan Dana Desa, terutama dalam kegiatan Posyandu.

Paparan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah menegaskan pentingnya integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan kalurahan melalui skema Danais dan Dana Desa.

Diskusi dan sesi tanya jawab berlangsung dinamis, mencerminkan tingginya antusiasme peserta, termasuk TPP Kapanewon Tanjungsari, dalam memperkuat pemahaman serta implementasi kebijakan di lapangan.

Melalui forum ini, diharapkan tercipta keselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan Dana Keistimewaan dan Dana Desa, sehingga mampu mendorong pembangunan kalurahan yang berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.